Senin, Oktober 14, 2019

Belasan Ribu Anggota FSPMI Bekasi Akan Turun Aksi ke Jakarta pada 2 Oktober


Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyemut di depan Balai Kota DKI Jakarta (Foto: Faizal Fanani/Liputan6)

Lintasbekasi.com, Cikarang Selatan – Belas Ribu Konsulat Cabang Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi akan ikut aksi menentang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan tuntutan lainnya pada 2 Oktober 2019 di Jakarta.

Sebelumnya, mereka menggelar konsolidasi akbar di Omah Buruh, Jembatan Buntung EJIP, Cikarang Selatan, Selasa (24/9/2019). Guna mempersiapkan aksi massa buruh yang akan digelar pada 2 Oktober 2019 di Jakarta.

Tuntutan pertama adalah penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS, lalu penolakan terhadap revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan penolakan terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015.

Sekretaris Jenderal FSMPI Ridem Hatam Aziz saat orasi menjelaskan perjuangan kali ini tidak main-main, dan harus dengan kesungguhan.

“Hari ini kita kumpul bersama FSPMI Bekasi. Sebelumnya kita sudah roadshow ke Kepri, Banten, Jakarta, dan baru Bekasi. Kita melawan kebijakan yang merugikan pekerja. Ada yang bilang belum move on lah, ini lah. Siapkah teman-teman konsolidasi ke PUK masing-masing?” ucap Ridem.

Baca juga: Hendak Menyembunyikan, Polisi Tembak Pencuri Motor di Tambun Selatan

Katanya, pada 2 Oktober 2019 nanti pabrik-pabrik harus dikosongkan. Ia meminta pekerja mengganti hari kerja pada hari itu, apabila tidak bisa, maka dapat mengajukan cuti, karena pada hari itu FSPMI tidak ingin merugikan perusahaan.

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dalam orasinya, menyebutkan alasan elemen KSPSI dan FSMPI tidak bergabung dengan mahasiswa dan elemen serikat buruh lainya.

“Saya diminta berulang-ulang untuk bergabung bersama. Kalau saya bergabung, isu buruh jadi tidak terangkat, tidak fokus. Karena 3 isu yang ingin kita sampaikan itu isu penting untuk buruh dan mengancam masa depan buruh dan keluarganya,” katanya.

Iqbal menerima informasi bahwa presiden sepakat mend-draft. Akan tetapi ia mengaku belum tahu makna dari ‘draft’ itu, apakah pembahasan ditunda, pembahasan diulang untuk menerima masukan elemen bangsa, atau justru tidak dibahas sama sekali.

“Ada beberapa RUU yang di-draft, RUU Pemasyarakatan, RUU SDA, RUU Pertanahan, termasuk minerba. Ada 6 RUU, termasuk pembahasan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003,” katanya.

Ia juga memastikan aksi 2 Oktober 2019 adalah hanya untuk kepentingan buruh dan suara buruh, sehingga kabar-kabar burung mengenai ada agenda menurunkan Presiden Joko Widodo adalah hoaks.

Penulis : Adinda
Editor : Adinda

Berita Terkini