Kejagung Panggil 4 Pejabat Kota Bekasi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Senilai Rp281,1 Miliar

Ilustri Korupsi (Gambar: Istimewa)

Lintasbekasi.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dikabarkan telah memanggil 4 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang terdiri dari dua Kepala Dinas dan dua Kepala Bidang terkati dugaan korupsi pengadaan gedung. Mereka sebelumnya menjabat sebagai panitia pengadaan lima gedung di Kota Bekasi.

Keempat pejabat tersebut diminta Kejagung RI untuk hadir ke Gedung Bundar Pidana Khusus Kejagung RI pada Senin (18/5/2020) dan menghadap ke Kepala Sub Direktorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat untuk diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan lima gedung pada tahun anggaran 2017.

Pemanggilan ini sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No.: Print-11/f.2/Fd.1/03/2020 terkait dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2017 sebesar Rp281,1 miliar yakni;

1. Proyek Pembangunan Gedung Teknis Bersama, yang terdiri dari perencanaan Detail Engineering Design (DED), jasa konsultansi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), jasa konsultansi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), jasa konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan, dengan pagu anggaran sebesar Rp73,6 miliar.

2. Proyek Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa konsultansi Amdal, Andalalin, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp20,3 miliar.

3. Proyek Rehabilitasi Lapas Kelas II A Kota Bekasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi Andalalin, perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusus tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp83,8 miliar.

4. Proyek Pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa konsultansi Amdal dan Andalalin, sampai pelaksanaan lanjutan di tahun 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp70 miliar.

5. Proyek Pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi Amdal, Andalalin dan manajemen konstruksi serta proyek pembangunan lanjutan di tahun 2017 dengan total pagu anggaran sebesar Rp33,1 miliar.

Baca juga: Kades Nagasari Ditangkap Karena Terlibat Kasus Korupsi

Dua Kepala Dinas Dipanggil

Adapun pejabat yang dipanggil Kejagung RI sesuai dengan Surat Perintah Tugas Wali Kota Bekasi No. 863/3168/BKPPD.PA untuk memenuhi panggilan diantaranya:

1. Dr. Dadang Ginanjar Samsupraja M.AP, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

2. Jumhana Luthfi , S.Sos, M.Si, selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

3. Inryd Arieswaty S.T, M.T, selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

4. Imam Yahdi, M.Si, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

Melihat hal ini, Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (KAKI PUBLIK) mendukung penuh keputusan Kejagung RI tersebut.

Lembaga KAKI Publik meminta empat nama tersebut agar kooperatif dengan memenuhi panggilan dan juga harus patuh dengan hukum.

Lembaga keterbukaan informasi ini juga meminta Kejagung RI untuk memanggil Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi. Ia diharapkan dapat memberi keterangan terhadap dugaan kasus korupsi yang melibatkan para bawahannya.

Selain itu, Lembaga KAKI Publik menduga masih banyak nama yang terlibat dalam skandal korupsi ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan terhadap kasus ini serta mencari dalang di balik skandal ini.

Baca juga: Mantan Kades Karangasih Korupsi Rp 1 M

Penulis: Fazaky
Editor: Abil

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here